Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepelabuhanan, khususnya terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data PNBP jasa barang bersama sejumlah perusahaan pengguna jasa kepelabuhanan, yakni PT Obsidian Stainless Steel (OSS) dan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 7 Agustus 2026. Coklit dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan data yang menjadi dasar penerimaan PNBP tercatat secara tepat, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala UPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R., mengatakan pencocokan data tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi perbedaan antara data yang dimiliki regulator dengan data dari pengguna jasa.
Menurutnya, proses tersebut bukan hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penerimaan negara.
“Coklit ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesesuaian, ketepatan, dan akuntabilitas data PNBP,” ujar Marsri.
Dalam pelaksanaannya, UPP Molawe bersama pihak OSS dan VDNI melakukan penelitian terhadap data PNBP yang berkaitan dengan pelayanan jasa barang di pelabuhan.
Melalui proses tersebut, setiap data dapat dicermati dan disesuaikan sehingga potensi perbedaan pencatatan dapat diminimalkan.
Selain memastikan ketepatan data, kegiatan coklit juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pihak regulator dengan perusahaan sebagai pengguna jasa kepelabuhanan.
Marsri menilai komunikasi dan sinergi antarpihak menjadi hal penting dalam menciptakan pelayanan kepelabuhanan yang tertib, transparan, serta memiliki kepastian dalam proses administrasi dan penerimaan negara.
“Koordinasi antara regulator dan pengguna jasa perlu terus diperkuat agar pelayanan dapat berjalan secara tertib dan transparan,” katanya.
UPP Molawe berharap kegiatan pencocokan data seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala. Dengan demikian, proses pelayanan dan pengelolaan PNBP dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung peningkatan akuntabilitas di lingkungan kepelabuhanan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen UPP Kelas I Molawe dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada pengguna jasa serta memastikan penerimaan negara dari sektor kepelabuhanan tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
