KONAWE UTARA – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempercepat pendataan pekebun sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya Workshop Multistakeholder Sawit Berkelanjutan oleh Bupati Konawe Utara, Dr. H. Ikbar, S.H., M.H., di Aula Kantor Baperidda Konawe Utara, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRD Konawe Utara Herman Sewani, S.H., jajaran Serikat Petani Kelapa Sawit Nasional (SPKS), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para kepala desa se-Kabupaten Konawe Utara.
Dalam sambutannya, Bupati Ikbar menegaskan bahwa pendataan pekebun merupakan tahapan penting untuk mewujudkan tata kelola perkebunan sawit yang lebih baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait penyelenggaraan sertifikasi ISPO.
Menurutnya, data yang akurat tidak hanya dibutuhkan sebagai kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan di sektor perkebunan, mulai dari pembinaan, pemberian bantuan, akses pembiayaan, hingga perlindungan terhadap petani.
"Ke depan kita membutuhkan data yang benar-benar valid. Jangan sampai ada petani yang memiliki beberapa bidang lahan tercatat ganda, sementara petani lain justru belum terdata sama sekali. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani," ujar Ikbar.
Ia juga meminta pemerintah desa dan seluruh instansi terkait memastikan proses pendataan dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Menurutnya, validitas data sangat menentukan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah, termasuk bantuan bibit dan program pemberdayaan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe Utara, Herman Sewani, menyatakan dukungannya terhadap percepatan pendataan pekebun sawit. Ia menilai kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
Herman berharap berbagai persoalan yang dihadapi petani, termasuk yang berkaitan dengan status kawasan hutan, dapat menjadi perhatian bersama sehingga tidak menghambat upaya peningkatan produktivitas maupun kesejahteraan pekebun.
Melalui workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menargetkan proses pendataan STDB dan sertifikasi ISPO dapat berjalan lebih optimal. Program ini diharapkan mampu memperkuat legalitas usaha pekebun, meningkatkan daya saing komoditas kelapa sawit, serta mendorong terwujudnya industri sawit yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
