Akses layanan keuangan yang aman dan mudah masih menjadi hal penting untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Persoalan ini menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang turut dihadiri Bupati Konawe Utara, Ikbar, di Kota Kendari, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sultra tersebut menjadi momentum untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan formal, mulai dari perbankan hingga akses pembiayaan usaha.
Kehadiran Bupati Konawe Utara menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya memperluas akses keuangan, khususnya bagi masyarakat pedesaan, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam keterangannya, Ikbar menegaskan pentingnya memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan produk keuangan secara bijak.
“Hari ini saya menghadiri kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026 di Sulawesi Tenggara sebagai wujud dukungan terhadap upaya memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ikbar.
Menurutnya, perluasan akses keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal, investasi bodong, maupun pengelolaan keuangan yang berisiko.
Bagi masyarakat yang menjalankan usaha, akses terhadap layanan keuangan formal juga dapat membuka peluang memperoleh pembiayaan yang legal untuk mengembangkan usaha. Sementara itu, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dapat membantu keluarga merencanakan kebutuhan dan menggunakan pendapatan secara lebih bijak.
Ikbar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi transaksi UMKM, serta edukasi keuangan di sekolah dan desa.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, sekaligus mendorong pelaku usaha lokal agar lebih produktif.
Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Sulawesi Tenggara juga diisi dengan sejumlah kegiatan, di antaranya pameran produk jasa keuangan, sosialisasi pencegahan penipuan dan pinjaman online ilegal, lomba literasi keuangan bagi pelajar, pembukaan rekening massal, serta penyaluran kredit mikro.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, OJK, Bank Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, pimpinan perbankan, serta pelaku UMKM.
Melalui kegiatan tersebut, perluasan akses keuangan diharapkan tidak berhenti pada pembukaan rekening atau penyaluran pembiayaan semata. Masyarakat juga perlu memperoleh pemahaman yang memadai agar mampu memilih layanan keuangan yang legal, menghindari penipuan, dan memanfaatkan pembiayaan secara bertanggung jawab.
