Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memicu aksi pemblokiran jalan poros Motaha–Kendari oleh warga, Jumat (23/10/2026). Aksi tersebut menyebabkan akses lalu lintas di jalur penghubung itu terganggu.
Berdasarkan informasi yang beredar, penutupan jalan dilakukan sebagai bentuk reaksi warga atas keputusan pemerintah daerah yang menunda pelaksanaan Pilkades Puao hingga waktu yang belum ditentukan.
Camat Angata, Al Asmin, membenarkan adanya aksi tersebut. Ia menyebut pemblokiran jalan telah berlangsung sejak sebelum waktu magrib dan masih berlanjut hingga malam hari.
Menurut Al Asmin, persoalan bermula dari polemik penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkades Puao. Perbedaan pandangan di antara calon kepala desa terkait kelompok tani yang berhak masuk dalam daftar pemilih menjadi salah satu pemicu perselisihan.
Pilkades Puao sendiri digelar untuk mengisi jabatan kepala desa yang sebelumnya ditinggalkan setelah pejabat definitif mengundurkan diri. Pemilih dalam pemilihan tersebut berasal dari unsur aparat desa dan kelompok tani.
Perselisihan muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai kelompok tani yang dapat menggunakan hak suara. Salah satu pihak menerima kelompok tani yang telah ditetapkan, sementara pihak lainnya menginginkan agar pemilih berasal dari kelompok tani yang dibentuk oleh kepala desa sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah berupaya memediasi pihak-pihak yang berselisih. Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Selatan, Ichsan Porosi, turut terlibat dalam upaya penyelesaian tersebut. Namun, mediasi belum menghasilkan kesepakatan.
Akibatnya, pemerintah daerah memutuskan menunda Pilkades Puao yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10/2026), bersama sejumlah desa lainnya.
Keputusan penundaan itu kemudian memicu reaksi warga hingga berujung pada pemblokiran jalan poros Motaha–Kendari.
Sementara itu, melalui unggahan di Facebook, Putra Makati Jr. turut menginformasikan adanya gangguan akses di jalur tersebut. Ia menyampaikan bahwa penutupan jalan berkaitan dengan tuntutan warga Desa Puao atas penundaan pemilihan kepala desa.
Sekda Konawe Selatan dilaporkan sedang menuju lokasi pemblokiran untuk mengupayakan penyelesaian persoalan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertemukan pihak-pihak yang berselisih sehingga polemik Pilkades dapat diselesaikan dan akses jalan kembali normal.
Hingga informasi ini disusun, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan ulang Pilkades Puao maupun berakhirnya aksi pemblokiran jalan.
